KeongMas.com

ALUR PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);

2. PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;

3. Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;

4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan);

5. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majlis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHAP ayat (1);

6. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan;

7. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak;

8. Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda;

9. Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik);

10. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majlis Hakim;

11. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian)

12. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi korban);

13. Dilanjutkan saksi lainnya;

14. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli Witness/expert)

15. Pemeriksaan terhadap terdakwa;

16. Tuntutan (requisitoir);

17. Pembelaan (pledoi);

18. Replik dari PU;

19. Duplik

20. Putusan oleh Majlis Hakim.

ALUR PERSIDANGAN PERDATA

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;

2. Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang;

3. Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat;

4. Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai;

5. Ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan PN atau dari luar (lihat PERMA RI No.1 Tahun 2008);

6. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat oleh penggugat/kuasanya;

7. Apabila perdamaian berhasil maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME;

8. Apabila tidak ada perubahan acara selanjutnya jawaban dari tergugat; (jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil, gugatan rekonvensi);

9. Apabila ada gugatan rekonvensi tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonvensi;

10. Replik dari penggugat, apabila digugat rekonvensi maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi;

11. Pada saat surat menyurat (jawab jinawab) ada kemungkinan ada gugatan intervensi (voeging, vrijwaring, toesenkomst);

12. Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan provisionil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugat intervensi);

13. Pembuktian

14. Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi;

15. Dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi;

16. Apabila menyangkut tanah dilakukan pemeriksaan setempat;

17. Kesimpulan

18. Musyawarah oleh Majlis Hakim (bersifat rahasia);

19. Pembacaan Putusan;

20. Isi putusan: a. Gugatan dikabulkan, b. Gugatan ditolak, c. Gugatan tidak dapat diterima;

21. Atas putusan ini para pihak diberitahu hak-haknya apakah akan menerima, pikir-pikir atau akan banding. Apabila pikir-pikir maka diberi waktu selama 14 hari;

22. Dalam hal ada pihak yang tidak hadir maka diberitahu terlebih dahulu dan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan diberi hak untuk menentukan sikap. Apabila waktu 14 hari tidak menentukan sikap maka dianggap menerima putusan.

ALUR PERSIDANGAN PTUN

Pembacaan GUGATAN (Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Pemeriksaan Sengketa Dimulai Dengan Membacakan isi Gugatan dan Surat yang Memuat Jawabannya Oleh Hakim Ketua Sidang, dan Jika Tidak Ada Surat Jawaban, Pihak Tergugat Diberi Kesempatan Untuk Mengajukan Jawabannya.

Pembacaan JAWABAN (Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

R E P L I K (Pasal 75 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Penggugat Dapat Mengubah Alasan yang Mendasari Gugatan Hanya Sampai Dengan Replik, Asal Disertai Alasan yang Cukup Serta Tidak Merugikan Kepentingan Tergugat, dan Hal Tersebut Harus Disaksikan Oeh Hakim.

D U P L I K (Pasal 75 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Tergugat Dapat Mengubah Alasan yang Mendasari Jawabannya Hanya Sampai Dengan Duplik, Asal Disertai Alasan yang Cukup Serta Tidak Merugikan Kepentingan Penggugat dan Hal Tersebut Harus Dipertimbangkan Dengan Seksama Oleh Hakim.

PEMBUKTIAN (Pasal 100 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Yang Dapat Dijadikan Alat Bukti Dalam Persidangan Adalah Sebagai Berikut :

Surat atau Tulisan;
Keterangan Ahli;
Keterangan Saksi;
Pengakuan Para Pihak;
Pengetahuan Hakim.

KESIMPULAN (Pasal 97 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Dalam Hal Pemeriksaan Sengketa Sudah Diselesaikan, Kedua Belah Pihak Diberi Kesempatan Untuk Mengemukakan Pendapat yang Terakhir Berupa Kesimpulan Masing – Masing.

P U T U S A N (Pasal 108 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Pembacaan PUTUSAN (Pasal 108 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

(1) Putusan Pengadilan Harus Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum;

(2) Apabila Salah Satu Pihak atau Kedua Belah Pihak Tidak Hadir Pada Waktu Putusan Pengadilan Diucapkan, Atas Perintah Hakim Ketua Sidang Salinan Putusan itu Disampaikan Dengan Surat Tercatat Kepada yang Bersangkutan;

(3) Tidak Dipenuhinya Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Berakibat Putusan Pengadilan Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.

Materi Muatan Putusan (Pasal 109 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Kepala Putusan Yang Berbunyi : ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;
Nama, Jabatan, Kewarganegaraan, Tempat Kediaman, atau Tempat Kedudukan Para Pihak Yang Bersengketa ;
Ringkasan Gugatan dan Jawaban Tergugat Yang Jelas ;
Pertimbangan dan Penilaian Setiap Bukti Yang Diajukan dan Hal Yang Terjadi Dalam Persidangan Selama Sengketa Itu Diperiksa ;
Alasan Hukum Yang Menjadi Dasar Putusan ;
Amar Putusan Tentang Sengketa Dan Biaya Perkara ;
Hari, Tanggal Putusan, Nama Hakim Yang Memutus, Nama Panitera, Serta Keterangan Tentang Hadir atau Tidak Hadirnya Para Pihak.

Amar Putusan (Pasal 97 ayat 7 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Gugatan Ditolak;
Gugatan Dikabulkan;
Gugatan Tidak Diterima;
Gugatan Gugur.

PERBANDINGAN KEBIJAKAN PERIZINAN DI INDONESIA DENGAN SINGAPURA

Indonesia adalah Negara yang memiliki tingkat sumber daya alam yang sangat berlimpah. Hal itu di dukung oleh letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Pantas saja, dengan itu sangat banyak perusahaan – perusahaan local bahkan asing yang mau berinvestasi di Indonesia. Tetapi, sebelum itu mereka harus melewati berbagai tahapan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah republik Indonesia.

Bahkan Bagi sebagian besar masyarakat, bila mendengar janji pemerintah yang menyatakan birokrasi perizinan khususnya untuk pelaku usaha akan dipermudah dan terus disederhanakan, sepertinya ini hanya janji manis semata. Mungkin ini akan jadi janji kampanye yang kerap digaungkan tiap masa kampanye saja.

Sebenarnya, system atau kebijakan perizinan di Indonesia sudah sangat bagus dan mengikuti perkembangan pasar global. Akan tetapi hal itu hanyalah sekedar simbolitas di atas kertas saja. Berbeda dengan yang terjadi atau penerapannya di lapangan. Kebijakan perizinan terkesan memihak dan memudahkan bagi oknum atau pihak tertentu saja yakni pihak atau oknum yang berani untuk membayar dengan harga mahal agar izin usaha atau sebagainya dapat diperlancar. Sedangkan bagi pihak pihak yang tidak mampu untuk membayar mahal biasanya dipersulit dengan cara di oper kesana kemari atau proses perizinannya dibiarkan barlarut-larut.

Seperti contohnya dalam izin pendirian PT berbadan hukum. Di Indonesia izin semacam ini bergantung kelasnya. Kalau kelas kecil dengan modal dasar maksimal Rp 500 Juta dan modal disetor Rp 200 Juta, biayanya sekitar Rp. 6 Jutaan sudah termasuk biaya pengesahan di Depkumham, biaya pemuatan di Berita Negara dan cetak buku kecil. Prosesnya pun memakan waktu paling cepat 45 hari sejak ditanda-tanganinya Akte pendirian di depan Notaris. Jadi terkesan sangat mahal dan membutuhkan waktu yang sangat lama.

Hal ini berbeda dengan system perizinan di Singapura. Sistem perizinan pendirian PT berbadan hukum, biayanya hanya berkisar Sin$ 350 - Sin$ 400 saja sudah lengkap semua. (Dengan kurs hari ini Sin$1 = Rp 6586, maka biayanya hanya berkisar Rp 2,300,000 - 2,600,000 an).

Selain biaya yang minim sekali, persyaratan modal disetorpun tidak diatur oleh Pemerintahnya. Istilahnya : One dollar company pun okay, alias mau setor Sin$ 1 pun juga oke.

Bahkan yang paling mengejutkan dan sangat menonjol perbedaannya dengan Indonesia adalah lamanya waktu penerbitan izin. Di Singapore Cuma butuh waktu 1 jam. Proses inkorporasi total hingga izin selesai maksimal hanya memakan waktu 1 jam. Dan bisnis serta nama perusahaan Anda sudah bisa langsung digunakan. Memang, setelah itu kita wajib membayar pajak dan melakukan pelaporan rutin minimal 1 tahun sekali. Tentu waktunya sangat singkat dibandingkan dengan di Indonesia.

Bahkan yang paling hebatnya bahwa perusahaan yang didirikan di negeri Singa tersebut bisa beroperasi di luar negeri termasuk di Indonesia. Tentu masih sangat jauh dua langkah di depan dibandingkan system perizinan di Indonesia.

Saran saya, bahwa apa yang diterapkan di singapura terkait perizinan di atas bisa menjadi bahan pertimbangan bagi petinggi negeri ini supaya Indonesia bisa makin kompetitif dan makin menarik minat investor asing untuk berusaha di Indonesia.